"HUT Koperasi ke-79, DPC MAI Medan Minta Bulog Responsif Jalankan Arahan Presiden"

"HUT Koperasi ke-79, DPC MAI Medan Minta Bulog Responsif Jalankan Arahan Presiden"

Senin, 13 Juli 2026, Juli 13, 2026

 "HUT Koperasi ke-79, DPC MAI Medan Minta Bulog Responsif Jalankan Arahan Presiden"



Macanasia.net | MEDAN — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Macan Asia Indonesia (MAI) Kota Medan meminta Perum Bulog lebih responsif dalam menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai penguatan sinergi antara koperasi, UMKM, BUMN, BUMD, dan sektor swasta guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional.


Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPC MAI Kota Medan, Suwarno, S.E., M.M., didampingi Sekretaris Zullifkar AB, S.T., dan Bendahara Said Ilham Assegaf, S.H., M.I.Kom., pada Senin (13/7/2026), sebagai respons atas pidato Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 yang digelar pada Minggu (12/7/2026).


Menurut Suwarno, gagasan besar Presiden harus segera diwujudkan melalui langkah-langkah konkret di lapangan. Salah satunya dengan membangun sistem rantai pasok (supply chain) yang melibatkan koperasi sebagai mitra utama BUMN, khususnya di sektor pangan dan logistik.


Ia menilai Kementerian Koperasi bersama BUMN terkait perlu membuka akses kerja sama yang lebih luas dengan koperasi, melalui kontrak penyediaan bahan baku yang adil, transparan, dan berkelanjutan sebagai bagian dari core business integration.


Namun demikian, Suwarno menyoroti masih adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat dengan implementasi di daerah.


"Jangan sampai arahan Presiden tentang sinergi hanya menjadi slogan tanpa pelaksanaan yang nyata di tingkat bawah. Kami sendiri pernah mencoba membuka komunikasi dengan Bulog melalui Koperasi Produsen Gas Terus Indonesia, namun tidak memperoleh respons yang baik," ungkap Suwarno.


Menurutnya, keterbukaan BUMN terhadap koperasi akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional.


Secara terpisah, Ketua DPD MAI Sumatera Utara, M. Khalil Prasetyo, yang akrab disapa Tyo, menegaskan bahwa instansi terkait di daerah harus segera menerjemahkan arahan Presiden ke dalam regulasi yang aplikatif.


Ia mengatakan, kebijakan tersebut harus mampu menjamin tiga kebutuhan utama koperasi dan pelaku usaha rakyat, yakni kemudahan akses pembiayaan, percepatan penguasaan teknologi, serta perlindungan pasar yang nyata bagi koperasi produksi di daerah.


"Lewat kepastian hukum dan perlindungan pasar tersebut, kebangkitan koperasi yang diharapkan Presiden dapat benar-benar terwujud. Aktivitas ekonomi yang tumbuh dari desa hingga kabupaten akan memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kedaulatan ekonomi tetap berada di tangan rakyat Indonesia," ujar Tyo.


DPC MAI Kota Medan berharap seluruh BUMN, khususnya Perum Bulog, dapat segera menyelaraskan kebijakan operasional dengan arahan Presiden sehingga kolaborasi antara koperasi dan perusahaan negara tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi menjadi kerja sama nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional.


Penulis: Kamidi, CFLE. – Jurnalis & Penggiat Sosial.

TerPopuler