ARSIP Tegaskan Dukungan Kepada PRESIDEN PRABOWO dan KAPOLRI: Kedaulatan Negara Harus Dijaga, Dugaan Penyadapan Wajib Diungkap!
Dalam pernyataan sikapnya, ARSIP meminta seluruh informasi mengenai dugaan penyadapan dibuktikan melalui proses hukum yang objektif, transparan, profesional, dan berdasarkan alat bukti yang sah. Publik, menurut ARSIP, berhak mengetahui fakta sebenarnya di balik persoalan tersebut.
ARSIP mempertanyakan siapa pihak yang melakukan penyadapan, siapa yang menjadi sasaran, apa motifnya, serta apakah terdapat kepentingan tertentu di balik tindakan tersebut. Karena itu, dugaan tersebut dinilai tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi spekulasi tanpa kepastian hukum.
ARSIP menegaskan apabila penyelidikan dan penyidikan nantinya menemukan adanya tindak pidana, seluruh pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum. Penegakan hukum juga diminta dilakukan tanpa melihat jabatan, kekuasaan maupun latar belakang pihak yang diperiksa.
KETUA DPD MAI JATIM DESAK HUKUM TERBERAT
Sikap lebih keras disampaikan Ketua DPD Macan Asia Indonesia (MAI) Jawa Timur, Subilal. Ia meminta aparat penegak hukum bertindak tegas apabila nantinya terbukti terdapat keterkaitan antara tindakan penyadapan dengan gerakan makar.
"Demi menjaga marwah undang-undang dan keutuhan negara, kami meminta dan mendesak aparat penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman mati bagi para pelaku penyadapan yang berujung pada tindakan makar," tegas Subilal.
Menurut Subilal, apabila seluruh dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum, perbuatan itu tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran biasa. Ia menyebut tindakan yang terbukti digunakan untuk merusak konstitusi dan mengganggu kedaulatan negara harus diperlakukan sebagai persoalan serius.
"Perbuatan mereka bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan kejahatan luar biasa dan sabotase yang secara nyata, apabila terbukti, telah merusak konstitusi dan mengoyak kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.
Subilal menegaskan tidak boleh ada toleransi terhadap pihak yang terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara. Namun, ia menekankan bahwa tindakan hukum tetap harus ditempuh berdasarkan pembuktian dan mekanisme peradilan yang berlaku.
"Tidak ada ruang toleransi bagi pengkhianat bangsa. Kami berdiri tegak mengawal konstitusi," kata Subilal.
Ia kembali meminta aparat penegak hukum bertindak tanpa pandang bulu apabila penyelidikan membuktikan adanya pelaku penyadapan yang terafiliasi dengan gerakan makar.
"Kami meminta penegak hukum bertindak tanpa pandang bulu dengan memberikan hukuman mati bagi pelaku penyadapan yang terafiliasi dengan gerakan makar," tegasnya.
Subilal menilai, apabila penyadapan terbukti digunakan sebagai bagian dari upaya merusak hukum tertinggi dan merongrong kedaulatan negara, maka proses hukum harus dilakukan secara maksimal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
"Ketika penyadapan digunakan untuk merusak hukum tertinggi dan merongrong kedaulatan negara, maka sanksi hukum terberat adalah satu-satunya jawaban demi keadilan seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.
DUKUNG PRESIDEN DAN KAPOLRI
Selain mendukung Presiden Prabowo, ARSIP juga menyatakan dukungan kepada Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto untuk memperkuat penegakan hukum serta mengusut berbagai dugaan kejahatan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara.
ARSIP menilai dukungan terhadap pemerintah tidak berarti menghilangkan fungsi kontrol masyarakat. Sebaliknya, dukungan tersebut harus berjalan bersama pengawasan agar penyelenggaraan negara tetap berada dalam koridor konstitusi dan hukum.
Konsolidasi ARSIP melibatkan sejumlah ketua umum, pimpinan, dan perwakilan organisasi relawan serta elemen masyarakat pendukung Prabowo. Sekitar 50 pimpinan dan perwakilan organisasi disebut telah menyatakan kesiapan mengikuti konsolidasi tersebut.
Sejumlah organisasi yang disebut hadir atau tergabung antara lain Pejuang Milenial Prabowo, Pribumi Bersatu, Gerakan Nasional Cinta Prabowo, Cahaya Kemenangan Prabowo, Pergerakan Pelaut Indonesia, Brigade Pecinta Prabowo 08, Barisan Persatuan Indonesia, Barisan Kebangsaan Nasional, Lembaga Aliansi Indonesia, Perempuan Prabowo, Gerakan Cinta Prabowo, Militan Indonesia Raya (Militera), BARUPAS, SOPRAN, Komando Patriot Subianto 08, Macan Asia Indonesia serta berbagai organisasi relawan lainnya.
ARSIP menutup pernyataan sikapnya dengan menegaskan komitmen menjaga persatuan nasional, kedaulatan negara, dan supremasi hukum. Seluruh proses terkait dugaan penyadapan dan dugaan keterkaitannya dengan makar, menurut ARSIP dan Subilal, harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah agar tidak berubah menjadi tuduhan tanpa dasar.
"KEDAULATAN NEGARA HARGA MATI. RAKYAT HARUS DILINDUNGI. HUKUM HARUS DITEGAKKAN TANPA PANDANG BULU."