.png)
Macanasian.net | Sampang – Proses tukar guling lahan untuk pembangunan Puskesmas baru di Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, masih menyisakan masalah serius. Hingga Sabtu (28/07), warga kembali mempertanyakan kejelasan atas kekurangan lahan pengganti yang seharusnya menjadi bagian dari kesepakatan antara Pemerintah Desa Karangpenang Oloh dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang.
Pantauan media hingga Senin (28/07) menunjukkan belum adanya pernyataan resmi dari pihak Dinkes terkait perkembangan penyelesaian masalah tersebut. Upaya konfirmasi melalui WhatsApp kepada salah satu pejabat Dinkes, Amir, hanya dibalas singkat: “Masih di BKPSDM… ada desk,” tanpa penjelasan lanjutan.
Respons singkat tersebut justru menambah kecurigaan publik akan kurangnya keterbukaan dalam proses tukar guling. Padahal yang diharapkan masyarakat hanyalah kejelasan, agar pembangunan fasilitas kesehatan ini tidak menimbulkan kesan menabrak prinsip keadilan dan transparansi.
Sebelumnya, Kepala Bidang Aset BPKAD Sampang, Achmad Murang, mengakui bahwa tukar guling sudah dilakukan, tetapi nilainya belum setara. “Lahan yang dipakai untuk Puskesmas lebih luas dari lahan pengganti. Karena itu, Dinkes diminta untuk menambah agar luas dan nilai tanahnya berimbang,” ungkapnya.
Namun hingga kini belum ada langkah konkret dari Dinkes untuk menindaklanjuti permintaan tersebut. Kondisi inilah yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan memicu dugaan adanya kejanggalan dalam proses tukar guling.
Sejumlah warga Karangpenang pun menyampaikan kekhawatirannya secara terbuka. “Kami tidak menolak pembangunan, tapi prosesnya harus jelas. Tanah desa itu milik publik, bukan aset pribadi yang bisa ditukar semaunya,” kata seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Masalah ini menjadi ujian nyata bagi komitmen Pemerintah Kabupaten Sampang, khususnya Dinkes, dalam menjunjung transparansi. Ketertutupan informasi dalam proyek strategis seperti pembangunan Puskesmas hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan pemerintah.
Kini masyarakat menanti: apakah Dinkes akan bersikap terbuka dan bertanggung jawab, atau terus memilih diam yang justru makin menimbulkan kecurigaan?(Zay)