GASI Sindir Dinkes Sampang: “Kepemimpinan Macan Ompong yang Hanya Mengaum Saat Aman, Membisu Saat Ditanya”
Macanasia.net|SAMPANG - Kritik publik yang tadinya sekadar gerutuan kini berubah menjadi tamparan langsung ke wajah Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang. Setelah serangkaian permintaan klarifikasi tak kunjung dijawab, GASI akhirnya melontarkan kritik paling tajamnya, menyebut gaya kepemimpinan Dinas Kesehatan Sampang bak “macan ompong”—keras di saat aman, namun hilang nyali ketika publik menuntut jawaban, Sabtu (6/12/2025).
Sudah tiga surat resmi dilayangkan, sudah konfirmasi WhatsApp dikirim langsung ke Kepala Dinas, sudah batas kesabaran publik dilewati.
Tetapi tetap saja, yang kembali hanyalah keheningan total, tidak ada penjelasan, tidak ada klarifikasi dan tidak ada secuil pun tanggapan.
Bagi GASI, diam seperti ini bukan lagi administratif, melainkan sikap defensif yang justru memperkuat kecurigaan publik.
Sekretaris GASI, Bambang Gunawan, menyebut sikap Dinas Kesehatan sebagai “modus sunyi yang tak wajar”.
“Kalau semuanya beres, jawaban itu mudah. Tapi ketika kami kirim surat resmi, tidak dibalas. Kami kirim WA, tidak ditanggapi. Publik bisa membaca sinyal apa yang muncul dari pola ini. Transparansi kok seperti barang haram?” ujar Bambang.
Ia menegaskan, DBHCHT bukan ruang gelap. Peraturan seperti Perpres 66/2023 dan PMK 215/2021 jo. PMK 19/2023 mewajibkan keterbukaan, bukan menyarankan.
“Kami tidak menuduh, hanya minta penjelasan. Tapi kalau penjelasan saja seperti sesuatu yang harus disembunyikan, wajar bila publik bertanya apa yang membuat mereka begitu gelisah untuk menjawab?”.
Ketua GASI, Achmad Rifa'i, lebih tajam lagi. Ia menyebut keheningan Dinas Kesehatan sebagai “diam yang berbahaya”.
“Diamnya bukan diam administrasi. Ini diam yang mengirim pesan: ‘jangan tanya terlalu jauh’. Kami tidak bisa menerima itu. Ini dana publik yang harus dijelaskan sampai ke baut terakhir.”
Dalam dokumen yang diterima GASI, pagu DBH Cukai untuk sektor kesehatan tahun 2024 mencapai Rp14,5 miliar, digunakan untuk, Rehabilitasi gedung di RSUD Ketapang, Pengadaan alat kesehatan lebih dari Rp2 miliar serta untuk Pembayaran iuran JKN bagi 25.000 warga.
Karena seluruh jalur komunikasi resmi mentok, GASI kini memaksa langkah berikutnya, audiensi resmi dengan Dinas Kesehatan dan pihak terkait.
Audiensi itu bukan sekadar pertemuan.
Audiensi itu ultimatum elegan, ruang di mana Dinkes harus membuka dokumen dan menjelaskan:
1. Ke mana perginya Rp14,5 miliar DBH Cukai?
2. Mengapa pengadaan alkes tidak sesuai dokumen?
3. Apa alasan semua permintaan klarifikasi diabaikan?
Jika audiensi kembali ditolak atau diulur, GASI menyatakan siap melanjutkan proses ini ke jalur pengawasan yang lebih tinggi dan lebih terang, yang tidak bisa diberi alasan “sibuk” atau “tidak sempat membalas".
Hingga berita ini terbit, Dinas Kesehatan Sampang masih membungkam diri.
Tidak ada bantahan, tidak ada klarifikasi, tidak ada sepatah kata pun. Justru sikap itulah yang membuat kritik makin menyala. GASI menutup dengan sindiran paling keras:
“Kepemimpinan itu diuji ketika ditanya, bukan ketika tampil. Kalau soal anggaran rakyat saja tidak berani menjawab,
itu bukan pemimpin… itu macan ompong yang kehilangan giginya sendiri.” (Zai)