Macanasia.net | Sampang – Gelombang penolakan terbuka meledak di Kecamatan Sokobanah. Masyarakat lintas elemen secara tegas menolak rencana mutasi IPTU Sujiyono, S.H. dari jabatan Kapolsek Sokobanah. Melalui Persatuan Ulama dan Tokoh Kecamatan Sokobanah (PERKASA), warga menilai kebijakan tersebut mengancam stabilitas keamanan dan berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap Polri, Sabtu (10/01/2026).
Penolakan ini disampaikan secara terbuka, kolektif, dan ultimatif. Tokoh agama, pemuda, aktivis, serta organisasi kemasyarakatan menyatakan satu suara: mutasi ini dinilai tidak rasional, tidak transparan, dan berisiko tinggi bagi situasi keamanan Sokobanah.
Sikap tegas tersebut dituangkan dalam surat resmi bernomor 002/PERKASA/SP/I/2026 yang telah dilayangkan kepada Kapolda Jawa Timur pada Jumat (02/01/2026). Surat itu menjadi pernyataan sikap keras masyarakat Sokobanah yang meminta agar Polri menghentikan sementara dan mengevaluasi secara menyeluruh rencana mutasi Kapolsek Sokobanah.
Masyarakat menilai, rencana mutasi ini telah memicu kegelisahan serius. Figur pimpinan keamanan yang terbukti mampu menjaga kondusivitas justru dipindahkan tanpa penjelasan terbuka. Bagi warga, yang dipertaruhkan bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan rasa aman dan kepercayaan terhadap institusi kepolisian.
Di bawah kepemimpinan IPTU Sujiyono, Sokobanah yang sebelumnya dikenal sebagai wilayah rawan dan zona merah—mulai dari praktik sabung ayam, balap liar, hingga potensi konflik sosial—berhasil ditekan secara signifikan. Situasi aman bukan sekadar data administratif, melainkan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Capaian tersebut semakin terlihat saat Pilkada 2024, di mana Sokobanah relatif steril dari konflik dan gesekan horizontal. Fakta ini memperkuat keyakinan warga bahwa stabilitas yang tercipta merupakan hasil kepemimpinan lapangan yang nyata dan konsisten, bukan faktor kebetulan.
Tokoh masyarakat menilai, mutasi di tengah fase transisi politik menuju pilkada serentak tingkat kabupaten merupakan langkah berisiko jika dilakukan tanpa komunikasi terbuka dan pertimbangan sosiologis yang matang.
“Jika figur yang dipercaya rakyat justru disingkirkan tanpa alasan transparan, maka pesan yang diterima masyarakat adalah prestasi dan kepercayaan publik tidak bernilai. Ini berbahaya dan dapat merusak legitimasi moral Polri,” tegas salah satu tokoh masyarakat Sokobanah.
Ketua PERKASA KH. Fathor Rohman, didampingi Sekretaris KH. Misbahul Munir Al-Husainy, bersama perwakilan FPI, MWCNU, dan unsur masyarakat lainnya menegaskan bahwa IPTU Sujiyono merupakan figur Kapolsek yang diterima lintas organisasi, lintas kepentingan, dan lintas kelompok sosial.
Mereka menilai, mengabaikan aspirasi ini sama artinya dengan mengabaikan suara publik yang selama ini menjadi roh utama konsep Polri Presisi. Kebijakan yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dinilai berpotensi memicu krisis kepercayaan serius.
Melalui surat tembusan kepada Kapolri dan Kapolres Sampang, masyarakat Sokobanah secara tegas meminta agar Polri tidak menjadikan wilayah mereka sebagai objek eksperimen kebijakan dan mendesak dilakukan evaluasi objektif, terbuka, dan bertanggung jawab.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Polda Jawa Timur. Masyarakat Sokobanah menegaskan akan terus mengawal isu ini sebagai ujian profesionalitas, keberpihakan, dan komitmen moral Polri terhadap keamanan rakyat.
Penulis : Zai
Editor : Red