Macanasia.net|Sampang – Polemik proyek jalan rabat beton Dana Desa 2025 di Desa Krampon, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, kian melebar. Setelah jalan yang baru selesai dibangun itu terbukti mengalami keretakan dini, kritik kini datang dari organisasi kemasyarakatan Macan Asia Indonesia (MAI) DPC Sampang, Jum'at 02/01/2026.
Sekretaris Jenderal MAI DPC Sampang, Hariansyah, menilai persoalan ini bukan semata soal kualitas fisik jalan, melainkan cerminan gaya kepemimpinan Penjabat (PJ) Kepala Desa Krampon yang dinilai lebih menonjolkan pencitraan ketimbang hasil nyata.
“PJ Kades yang bagus sebaiknya konsen membangun, bukan pencitraan yang pada akhirnya tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ini berbanding terbalik dengan kinerjanya,” ujar Hariansyah dengan nada tegas(2/1).
Menurut MAI, retaknya jalan rabat beton yang dibiayai Dana Desa sebesar Rp244.996.700 itu telah membongkar jurang lebar antara klaim keberhasilan dan kondisi riil di lapangan. Proyek yang sebelumnya dipromosikan sebagai bukti komitmen pembangunan kini justru berubah menjadi contoh kegagalan perencanaan dan pengawasan.
Hariansyah menegaskan, kinerja PJ kepala desa tidak ditentukan oleh banyaknya publikasi atau pujian dari lingkaran pemerintah, melainkan oleh dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Hasil kinerja yang bagus itu akan dinilai sendiri oleh warga sekitar. Kalau desa tambah berkembang dan maju, pasti kelihatan dengan sendirinya. Tidak perlu cari muka,” tambahnya.
Pernyataan ini sekaligus menohok narasi positif yang sebelumnya dibangun melalui pemberitaan resmi dan apresiasi sejumlah pihak terhadap proyek tersebut. Fakta bahwa jalan rabat beton sudah retak meski baru seumur jagung justru memperkuat dugaan bahwa proyek dikerjakan tanpa standar kualitas yang memadai.
MAI menilai, jika sejak awal fokus pembangunan benar-benar diarahkan pada mutu dan kebutuhan warga, kerusakan dini semacam ini tidak akan terjadi. Retaknya jalan menjadi indikator bahwa ada masalah serius—baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan.
Hingga kini, Pemerintah Desa Krampon belum memberikan penjelasan terbuka atas kerusakan tersebut. Tidak ada klarifikasi teknis, tidak ada audit yang diumumkan ke publik, dan tidak ada komitmen perbaikan yang jelas. Sikap ini dinilai MAI sebagai bentuk pembiaran yang justru memperburuk kepercayaan masyarakat. “Kalau pemimpin desa yakin pekerjaannya sudah benar, seharusnya tidak alergi terhadap kritik dan audit,” pungkas Hariansyah
MAI mendesak Inspektorat Kabupaten Sampang melakukan audit teknis dan audit anggaran secara investigatif terhadap Dana Desa Krampon agar tidak terjebak pada laporan administratif semata, tetapi turun langsung memeriksa kondisi fisik proyek di lapangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi, maka langkah hukum harus ditempuh tanpa pandang bulu.
Kasus jalan rabat beton Desa Krampon kini tak lagi sekadar soal beton yang retak. Ia telah menjelma menjadi simbol kegagalan kepemimpinan yang lebih sibuk membangun citra daripada memastikan pembangunan benar-benar kokoh dan bermanfaat bagi warga. (Wrn)