Macanasia.net | Sampang — Polemik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sampang makin membara. Program strategis pemerintah yang sejatinya menjamin pemenuhan gizi peserta didik justru disinyalir berubah menjadi “ladang bancakan” oknum tak bertanggung jawab. Jum’at (27/2/2026).
Gelombang protes datang dari sejumlah orang tua penerima manfaat bersama Ormas Macan Asia Indonesia (MAI) yang mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) tidak tinggal diam. Mereka menilai banyak kejanggalan mencolok dalam pelaksanaan MBG di lapangan — mulai dari kualitas menu yang dinilai minim hingga dugaan ketidaksesuaian dengan pagu anggaran.
Tim media MAI bersama Tim Garuda08 yang menghimpun keluhan warga mengaku menemukan indikasi kuat bahwa menu MBG di sejumlah titik di Kabupaten Sampang tidak sebanding dengan besaran anggaran yang seharusnya. Temuan ini memantik kecurigaan publik akan adanya dugaan praktik penyimpangan yang bersifat sistematis.
Ketua Ormas Macan Asia Indonesia (MAI) DPC Kabupaten Sampang, ABD Jamal, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam jika program yang menyasar anak-anak itu benar-benar diselewengkan.
“Program MBG ini menyangkut hak gizi anak-anak. Jika benar ada oknum yang menjadikannya ladang bancakan, ini bukan pelanggaran biasa — ini pengkhianatan terhadap amanat negara,” tegas Jamal, Kamis (26/2).
MAI bahkan melontarkan ultimatum keras kepada BGN agar segera turun langsung ke lapangan. Mereka menuntut audit menyeluruh dan transparan terhadap seluruh pelaksana MBG di wilayah Sampang guna memutus rantai kecurigaan publik.
“Kami mendesak BGN jangan hanya melihat dari balik meja. Turun ke lapangan, lakukan audit terbuka, dan tindak tegas siapa pun yang terbukti bermain-main dengan program ini,” lanjutnya.
Senada, Sekretaris Garuda08 Hariansyah mewakili para wali murid menekankan bahwa polemik ini tidak boleh berlarut. Menurutnya, MBG adalah program yang menyentuh kebutuhan dasar anak sehingga setiap dugaan penyimpangan harus dibongkar secara terang benderang.
“Jangan sampai program mulia untuk peningkatan gizi anak justru menjadi celah praktik korupsi yang merugikan penerima manfaat. Pemerintah pusat harus bergerak cepat,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana MBG di Kabupaten Sampang belum memberikan keterangan resmi atas berbagai tudingan tersebut. Situasi ini semakin memantik tanda tanya publik sekaligus menunggu langkah tegas Badan Gizi Nasional untuk meredam polemik yang kian panas.(Zai)