Prof. Sutan Nasomal Apresiasi Penertiban Bangunan di Jabar, Tapi Ingatkan: "Jangan Lupakan Isi Perut Korban"
Macanasia.net | BANDUNG – Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, sangat mengapresiasi langkah penertiban bangunan yang melanggar peruntukan lahan di seluruh wilayah Jawa Barat.
Menurutnya, secara kasat mata penertiban tersebut sudah sangat benar dan patut diberi sanksi. Fenomena PKL yang berjualan hingga semrawut di jalan protokol, pembangunan jembatan pribadi di atas kali, serta rumah-kios-toko di pinggir kali dinilai menghambat aliran air. Kondisi itu membuat kali menjadi dangkal dan memicu banjir saat musim hujan.
"Yang jadi korban siapa? Ya masyarakat. Yang disalahkan siapa? Pemerintah. Ini yang selama ini terjadi dalam pemikiran sebagian masyarakat," ujar Prof. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan para Pemimpin Redaksi media cetak dan online dalam dan luar negeri. Wawancara dilakukan di Kantor Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Cijantung, Jakarta, Sabtu 6/6/2026, melalui telepon seluler.
Ia menilai penertiban di seluruh kota dan kabupaten se-Jawa Barat sudah tepat. Namun, prosesnya tidak selalu berjalan mulus karena pemerintah kerap dituding macam-macam oleh masyarakat.
Ajakan Musyawarah & Kesadaran Diri
Prof. Sutan Nasomal mendorong ke depan agar pemerintah dan masyarakat duduk bersama memusyawarahkan setiap program yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat. Dengan begitu akan timbul saling pengertian dan kesadaran.
"Sehingga masyarakat yang salah secara sukarela akan menghukum dirinya sendiri. Ini untuk mengurangi pelanggaran apa pun bentuknya di tengah masyarakat Jawa Barat, di semua kota dan kabupaten. Mudah-mudahan," ujarnya.
Keseimbangan Alam & Kesejahteraan
Lebih lanjut, ia menegaskan penataan Jawa Barat akan membuka ruang yang baik serta menciptakan keseimbangan antara alam dan manusia. Ruang air akan lancar dan bermanfaat jika tidak diganggu kepentingan sepihak. Akibatnya, banjir pun bisa diminimalisir.
Begitu pula penertiban bangunan yang tidak sesuai peruntukan atau belum berizin. Semua itu mengganggu keseimbangan alam. "Hanya saja kesadaran untuk mengikuti peraturan perlu sentuhan istimewa dari sang pemimpin dengan rakyatnya yang dipimpin," tegasnya.
Jangan Lupakan "Isi Perut"
Di akhir pernyataannya, Prof. Sutan Nasomal mengingatkan bahwa kebijaksanaan dan keadilan harus berjalan beriringan untuk menciptakan Jawa Barat yang harmonis dan masyarakatnya bahagia.
"Maka perlu dipikirkan pula agar masyarakat Jawa Barat tidak lapar. Setidaknya sang pemimpin daerah mampu membuka ruang untuk lapangan pekerjaan agar masyarakatnya tidak lapar," pungkasnya.
NARASUMBER: Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH.
Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia
Macan Asia: Mata Rakyat, Taring Hukum