Macanasia.net|Sampang – Dugaan manipulasi perencanaan proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) di Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang semakin menguat. LSM LASBANDRA menemukan fakta mencolok: dokumen perencanaan Paket 1 dan Paket 2 nyaris kembar identik, meski dikerjakan oleh dua CV berbeda.
Dalam pemeriksaan yang dilakukan LASBANDRA, kedua dokumen menyajikan uraian teknis, rincian pekerjaan, hingga struktur pembahasan yang sama persis. Perbedaan hanya muncul pada nama perusahaan penyusun. Temuan ini dinilai tidak wajar dan membuka dugaan adanya permainan sistematis pada tahap perencanaan.
Sekretaris DPP LASBANDRA, Achmad Rifa’i, menyebut pola tersebut sebagai bentuk pelanggaran integritas perencanaan yang tidak bisa ditoleransi.
“Ini bukan sekadar ketidaksengajaan. Perencanaan itu pondasi proyek. Kalau dokumennya copy paste dan hanya ganti nama CV, berarti prosesnya dipaksakan demi memenuhi pesanan pihak tertentu. Ini jelas merugikan keuangan negara,” tegasnya, Kamis.
Rifa’i juga menyoroti bahwa keseragaman dokumen lintas paket adalah indikasi kuat bahwa penyusun tidak melakukan kajian lapangan secara benar.
“Setiap paket punya kondisi dan kebutuhan berbeda. Kalau hasilnya sama, itu bukan perencanaan, itu pemalsuan kewajiban administratif,” ujarnya.
Ia menegaskan, perencanaan yang cacat berpotensi melahirkan pekerjaan bermasalah, nilai anggaran yang tidak akurat, dan pemborosan dana publik.
“Kalau fondasinya sudah bermasalah, jangan harap hasil akhirnya sempurna. Ini sinyal bahaya,” tambahnya.
Lebih mencengangkan lagi, seorang kontraktor lokal yang meminta identitasnya disembunyikan justru mengungkapkan fakta yang lebih menusuk.
“Kalau memang copy paste, ya mau apa? Siapa yang berani lapor? APH mana di Sampang yang berani sentuh Dishub sekarang? Bupati Sampang masih H. Slamet Junaidi. Ingat itu,” ucapnya santai, Kamis (11/12/2025).
Pernyataan pedas kontraktor lokal bahwa tidak ada aparat penegak hukum yang berani menyentuh persoalan ini memunculkan pertanyaan baru:
Apakah APH sungguh tidak berani? Atau ada tembok kekuasaan yang melindungi pihak tertentu?
Jika benar demikian, maka problem ini bukan hanya soal perencanaan, tetapi soal keberanian menegakkan hukum.
Sampai berita ini dipublikasikan, Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang masih bungkam dan belum memberikan klarifikasi satu pun terkait temuan mencurigakan tersebut.(Red)