Di Tengah Rakyat Tercekik Kemiskinan, Kementerian Berlomba Minta Tambahan Anggaran, Sutan Nasomal: “Apakah Mereka Semua Waras?”
.jpg)
Macanasia.net|JAKARTA – Ketika masyarakat masih berjibaku memenuhi kebutuhan pokok, mencari pekerjaan, dan bertahan menghadapi tekanan ekonomi, sejumlah kementerian dan lembaga negara justru mengajukan tambahan anggaran.
Fenomena tersebut menuai kritik keras dari Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H. Menurutnya, pemerintah seharusnya menempatkan keberpihakan kepada rakyat sebagai prioritas utama, bukan sekadar memperbesar anggaran lembaga dan kementerian.
“Rakyat sedang galau. Petani menjerit karena persoalan air dan cuaca ekstrem, pengangguran membengkak, sarjana pun sulit mendapatkan pekerjaan. Apalagi mereka yang hanya lulusan SMA, SMK, MA, MTs bahkan SD. Lalu negara mau dibawa ke mana?” ujar Sutan Nasomal kepada sejumlah pemimpin redaksi media, melalui sambungan telepon, Minggu (6/9/2026).
Ia menilai kondisi tersebut semestinya menjadi alarm keras bagi pemerintah. Setiap tambahan anggaran, kata dia, harus benar-benar dapat dijelaskan manfaat langsungnya terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Presiden seharusnya memastikan harga kebutuhan pokok terjangkau. Pemerintah juga harus membuka ruang usaha dan lapangan pekerjaan. Jangan sampai anggaran negara bertambah, tetapi rakyat justru semakin sulit hidup,” tegasnya.
Sutan bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan secara ketat setiap usulan tambahan anggaran kementerian dan lembaga.
Menurut dia, apabila terdapat ruang fiskal, anggaran tersebut lebih baik diarahkan kepada program yang mempunyai dampak langsung terhadap masyarakat, seperti pelatihan kerja, pengairan pertanian, perkebunan, pemberdayaan ekonomi, hingga penciptaan lapangan usaha baru.
“Daripada sekadar menambah anggaran kementerian, lebih baik dananya digunakan untuk pelatihan, proyek pengairan pertanian, perkebunan dan program yang benar-benar menciptakan pekerjaan. Rakyat membutuhkan pekerjaan dan penghasilan, bukan sekadar angka anggaran yang semakin besar,” katanya.
Kritik Sutan Nasomal mencuat di tengah adanya sejumlah kementerian dan lembaga yang mengajukan tambahan anggaran.
Dalam data yang disampaikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tercatat memiliki pagu anggaran Rp61,10 triliun dengan usulan tambahan Rp157,76 triliun.
Mahkamah Agung memiliki pagu Rp19,34 triliun dengan usulan tambahan Rp7,9 triliun. Sementara Komisi Yudisial dengan pagu Rp201,09 miliar mengusulkan tambahan Rp31,3 miliar.
Komisi Pemilihan Umum memiliki pagu Rp4,68 triliun dan mengusulkan tambahan Rp78,3 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki pagu Rp1,4 triliun dengan usulan tambahan Rp774,3 miliar.
Badan Narkotika Nasional disebut memiliki pagu Rp1,4 triliun dan mengusulkan tambahan Rp5,05 triliun.
Sementara Komnas HAM dengan pagu Rp94,23 miliar mengusulkan tambahan Rp99,3 miliar. Komnas Perempuan memiliki pagu Rp39,30 miliar dengan usulan tambahan Rp14,9 miliar.
Kementerian Hukum tercatat memiliki pagu Rp3,4 triliun dan mengusulkan tambahan Rp837,18 miliar. Kementerian Kehutanan memiliki pagu Rp8,69 triliun dengan usulan tambahan Rp4,68 triliun.
Basarnas memiliki pagu Rp1,56 triliun dengan usulan tambahan Rp2,16 triliun. Sedangkan BMKG memiliki pagu Rp2,52 triliun dengan kebutuhan anggaran Rp4,64 triliun sehingga terdapat kebutuhan tambahan atau backlog sekitar Rp2,12 triliun.
Namun, angka-angka tersebut tetap perlu dikonfirmasi kepada masing-masing kementerian/lembaga serta pemerintah mengenai dasar kebutuhan, prioritas program, dan mekanisme penganggarannya.
“Jangan Sampai Negara Besar, Tetapi Rakyat Makin Terjepit”
Sutan Nasomal mengatakan, persoalan anggaran tidak semata-mata mengenai besar atau kecilnya angka, tetapi menyangkut efektivitas penggunaan uang negara.
Ia mengingatkan, peningkatan belanja pemerintah harus berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Pertanyaannya, apakah mereka semua waras?” ujar Sutan dengan nada keras.
Menurutnya, pertanyaan tersebut bukan semata-mata ditujukan untuk menyerang lembaga tertentu, melainkan sebagai kritik terhadap orientasi kebijakan anggaran negara.
Ia mempertanyakan bagaimana pemerintah dapat berbicara mengenai pembangunan apabila sebagian masyarakat masih kesulitan memperoleh pekerjaan dan memenuhi kebutuhan dasar.
“Harapan masyarakat adalah para elite yang berada di atas kapal NKRI ini bekerja untuk membebaskan rakyat dari kemiskinan, bukan malah membuat proyek-proyek baru yang pada akhirnya membebani masyarakat,” ujarnya.
Sutan juga mengingatkan bahwa tambahan anggaran yang tidak disertai evaluasi ketat berpotensi meningkatkan tekanan terhadap fiskal negara. Ia meminta setiap kementerian dan lembaga menunjukkan indikator keberhasilan yang terukur sebelum mendapatkan tambahan anggaran.
“Kalau anggaran naik, rakyat harus tahu hasilnya apa. Jangan hanya anggarannya yang naik, tetapi kemiskinan, pengangguran dan beban masyarakat juga ikut naik,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Sutan mengusulkan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas belanja kementerian dan lembaga.
“Kalau ada pejabat atau lembaga yang tidak mampu menjalankan amanat dan targetnya, tentu harus ada evaluasi. Uang rakyat bukan milik pejabat. Itu uang negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” pungkasnya.
Editor : Wrn