"Prof Sutan Nasomal Harapkan Adopsi Hukuman di China untuk Pemimpin Korup di Indonesia sebagai Efek Jera"
Macanasia.net | Jakarta – Sejak dahulu ada peribahasa “tuntutlah ilmu sampai ke negeri China”. Peribahasa itu dinilai masih relevan hingga kini dan perlu diwujudkan.
Prof Dr Sutan Nasomal SH, MH, Pakar Hukum Internasional, Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, berharap Presiden RI Yth Bapak Haji Prabowo Subianto segera mewujudkan sanksi tegas bagi pelaku korupsi.
“Program unggulan negara China yang perlu diadopsi copy-paste oleh Indonesia adalah pemberantasan korupsi. Bila diberlakukan akan menimbulkan efek jera. Sanksi di negara China berupa vonis mati untuk koruptor. Itu pasti manjur, obat paten untuk kasus korupsi. Pelaku di masa datang bukan hanya berkurang, bahkan mungkin tidak akan ada. Tentu dengan klasifikasi angka kerugian negara, perlu dibuat UU baru,” ujar Prof Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan para pimpinan redaksi media cetak dan online di Kantor Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Cilangkap, Jakarta, 4/6/2026 via telepon seluler.
Polemik Pengawasan Lemah Buka Ruang Korupsi
Menurutnya, posisi jabatan penting seperti BGN yang lemah pengawasan menciptakan lorong-lorong baru bagi “tikus-tikus” korupsi untuk berdansa menikmati fasilitas negara.
“Itulah FAKTA dalam semua alur lembaga di bawah naungan negara. Lemah pengawasan dan dibiarkan tikus-tikus membuat permainan di lorong-lorong dan mengatur korupsi untuk memperkaya diri. Dari atas sampai bawahan seirama dan saling menindas. Kalau tidak seirama maka digeser,” tegasnya.
Belajar dari China: APH Kuat & Rekening Terbuka
Prof Sutan menilai China berhasil memberantas korupsi karena APH-nya khusus, punya kemampuan besar membongkar permainan koruptor, dan tidak bisa diintimidasi pejabat lain. Setiap rekening mencurigakan bisa dibuka penegak hukum dan ditelusuri tanpa ada yang terlewat. Pengawasan lapangan juga ketat sehingga praktik suap cepat terjerat hukum.
“Itulah kekurangan di INDONESIA. Penegakan hukum banyak mengalami intervensi dari oknum pejabat lain. Sehingga lemahnya petugas anti korupsi akibat tawar-menawar karena kepentingan pejabat dan politik,” jelasnya.
Ia menambahkan, persoalan korupsi tidak akan selesai bila hanya “sayap kanan” negara yang kuat. Sementara “sayap kiri” justru bermain kotor menggunakan jabatan untuk membentuk jaringan dan membuka ruang korupsi.
“Bukan hoaks, banyak oknum menggunakan jabatannya untuk mengintervensi APH menutupi lorong-lorong tikus. Padahal kalau rekening mencurigakan milik oknum pejabat dibuka, pasti bikin tercengang,” ungkapnya.
Permintaan ke Negara
Prof Dr Sutan Nasomal SH., MH., meminta Indonesia belajar dari China memberantas korupsi dari akar sampai pucuk. “Tidak ada ruang aman bagi koruptor,” pungkasnya.
Narasumber: Prof Dr Sutan Nasomal SH., MH., Pakar Hukum Internasional, Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Mudah Indonesia
Tim Redaksi Media Macan Asia, Mata Rakyat, Taring Hukum